Baiklah, saya mengaku. Saya menulis ini, dan bukannya mencoba membaca mengenai tunjangan sosial atau berlatih menggunakan perkakas analisis kebijakan publik, karena saya tidak tertarik pada hal-hal yang saya sebut belakangan itu. Saya akui juga, saya tidak berusaha sekeras yang seharusnya untuk mempelajari hal-hal tersebut. Bukan pula karena jurnal ini sekadar harus dimutakhirkan, melainkan karena beberapa hari ini saya menemui beberapa ihwal dalam surat kabar yang benar-benar mengganggu benak saya.
Pertama, penjelasan Sultan Jogja, Hamengkubuwono X kepada Surat Kabar Kompas mengenai bagaimana ia akan memimpin Indonesia kelak jika ia terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Kedua, pertanyaan Dik Witri mengenai mengapa saya begitu terobsesi pada “Mengembalikan Kejayaan Nusantara”. Ketiga, ulasan Robertus Robet, juga dimuat oleh Kompas, mengenai buku Orang dan Partai Nazi di Indonesia: Kaum Pergerakan Menyambut Fasisme karya Wilson, terbitan Komunitas Bambu, Depok, 2008. Ketiga penggangu benak ini saya susun secara kronologis, meski tidak mungkin diulas sedemikian.
Sultan Jogja, ketika harus memberikan jawaban ringkas dan spontan terhadap pertanyaan apa yang akan dilakukannya jika memimpin Indonesia, menyatakan bahwa beliau akan menggunakan Bhinneka Tunggal Ika sebagai strategi, dan bukan sekedar simbol seperti yang dikehendaki oleh UUD 1945 hasil amandemen. Menurut beliau, jika sekadar simbol, maka bila terjadi konflik didiamkan saja. Padahal, seharusnya konsep itu menjadi strategi untuk mengintegrasikan berbagai suku bangsa menjadi satu bangsa. Untuk kepentingan itu, maka cara pandang “kontinental” harus diubah menjadi “maritim” agar keutuhan wilayah tetap terjaga.
Dengan demikian, jelas Sultan Jogja merujuk pada idealisasi konsep Nusantara yang sering diasosiasikan dengan era Majapahit. Pertanyaannya kini, tafsir macam mana yang akan digunakan oleh beliau untuk menjadikan “simbol” itu suatu strategi? Kalimat lengkap yang mengandung frasa “simbol” itu dalam Sutasoma adalah “Tantrayana, bhairawa, bhinneka tunggal ika, tan hana dharma mangrwa,” yang terjemahan sangat bebasnya adalah: apapun agama/ keyakinan (atau cara hidup)-nya yang bermacam-macam itu, tetap satu juga, (karena) tidak ada dharma yang mendua.”
Bhinneka Tunggal Ika
Dharma adalah sebuah konsep yang rumit, yang mungkin lebih mudah dijelaskan oleh moral Buddhis yang pada dasarnya menolak berbicara mengenai Tuhan, karena buat apa lagi yang sudah pasti itu masih juga dibicarakan. Buddhisme menerima “hidup bertuhan” sebagai sesuatu yang memang sudah seharusnya, tidak ada alternatif lain. Itulah sebabnya sistem religi yang satu ini lebih tampak sebagai ajaran moral (akhlaq/ buddhi), dan cenderung miskin segi-segi mistik-teologis. Bagi Buddhisme, yang lebih penting adalah bagaimana caranya menjalani “hidup bertuhan” itu.
Ketika seluruh alam ciptaan ini merupakan pengejawantahan dari Sifat-sifat Ketuhanan, maka meski dapat (dan harus!) dibedakan sangat tegas, membedakan Tuhan dengan “hidup bertuhan” bagi manusia menjadi tidak begitu penting—bahkan dalam banyak kasus justru berbahaya bagi manusia itu sendiri. Larangan untuk membaca Weda bagi Sudra, karena itu, menjadi dapat dipahami, karena Sudra “bertuhan” melalui hubungannya dengan bumi, mengolahnya sehingga Tuhan melalui bumi menganugerahkan kasih-sayang dan kekayaannya. Brahmana, di lain pihak, “bertuhan” dengan cara menekuni Sifat-sifat Ketuhanan, antara lain dengan membaca dan mendiskusikan Weda.
Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa Dharma tiada lain adalah hidup bertuhan, dan sampai pada jangkauan yang sejauh-jauhnya, Tuhan itu sendiri. Jika pengertian tentang Dharma ini yang digunakan dalam selarik dari Sutasoma tadi, maka jelaslah sang penggubah membicarakan sesuatu yang sangat transenden. Saya memberanikan diri berspekulasi, itulah sesungguhnya cara orang Jawa mengungkapkan pemahamannya tentang ketauhidan atau monoteisme. Menarik jika dibandingkan dengan cara orang Arab mengungkapkan hal yang sama, Laa ilaaha illa Allah, tiada sebab kecuali Sebab. Kedua ungkapan itu sama-sama menggunakan negasi, hanya saja yang satu lebih menekankan pada hasil (Arab) sedangkan yang lainnya pada proses (Jawa).
Orang Jawa pun memiliki ungkapan ketauhidan yang menekankan pada hasil, yaitu sangkan paraning dumadi (asal dan tujuan kejadian), seperti halnya beribu-ribu larik dalam Qur’an berbicara mengenai proses hidup bertuhan. Seperti halnya banyak surat dan ayat dalam Qur’an, selarik dari Sutasoma itu setelah berabad-abad berubah menjadi semacam mantra yang kebanyakan orang sudah tidak tahu lagi khasiatnya. Orang hanya tahu, itu mantra, itu kalimat at-thayyibat. Orang merapalnya untuk berbagai-bagai keperluan, yang tidak jarang satu sama lain saling bertentangan.
Tersebutlah setelah berabad-abad lamanya, dalam suatu kesempatan kekosongan kekuasaan menurut hukum antarbangsa akibat berakhirnya Perang Pasifik pada 1945, mantra sakti itu dirapal lagi. Singkat cerita, terjadilah sinkretisasi mantra tersebut dengan kebutuhan pragmatis membenarkan klaim kedaulatan atas seluruh Hindia Belanda. Akhirnya, “yang bermacam-macam” bukan lagi “cara hidup” (way of life), tetapi lebih pada entitas-entitas politik tradisional dan historis berupa berbagai kerajaan kecil-kecil, baik yang masih “berdaulat” maupun tidak, di sekujur bekas Hindia Belanda.
Pemahaman ini kemudian diperluas ke arah pengertian “suku bangsa” (ethnicity), sebagai bentuk kompromi atau akomodasi terhadap entitas-entitas politik tradisional dan historis tersebut dalam konteks modern, bahkan juga agama dalam pengertian sistem-sistem religi dominan di dunia, yang kenyataannya memang telah berurat-akar di bekas Hindia Belanda itu. Semua ini dilakukan dalam rangka membenarkan keberadaan sebuah bangsa baru yang akan diberi nama “Indonesia”, yang akhirnya disepakati sebagai semua orang yang lahir dan tinggal di bekas Hindia Belanda itu. Untuk kepentingan ini, kata-kata “tantrayana, bhairawa…” dan “tan hana dharma mangrwa” menjadi tidak banyak berguna dan karena itu boleh dipenggal saja.
Tan Hana Dharma Mangrwa
Kenyataannya, mantra terpenggal “bhinneka tunggal ika” itu ketika dirapal mendorong manusia Indonesia untuk menumpahkan darah sesama manusia Indonesia. Kenyataannya, kompromi dan sinkretisme antara "bangsa Indonesia adalah semua bekas kawula Kerajaan Belanda di Hindia Belanda" dan "bangsa Indonesia adalah pengejawantahan bhinneka tunggal ika” tidak berjalan semulus yang dibayangkan, bahkan justru membawa tulah. Sedikit saja salah pengertian menggoda orang untuk mempertanyakan sampai menantang keabsahan komitmen kebangsaan yang rapuh dan kontradiktif itu. Sekadar perbedaan pendapat mengenai harus dipatuhi atau tidaknya kesepakatan Renville antara Divisi Siliwangi dan Laskar Hizbullah menjalar menjadi isu “separatis” berdalih agama.
Isu yang sama juga terpicu oleh beragam alasan, dari mulai tidak jelasnya komitmen pemerintah pusat mengenai pengukuhan status “istimewa” bagi suatu daerah tertentu dalam hal pelaksanaan Syariat Islam, sampai kebijakan pemerintah untuk mereorganisasi angkatan perang paska revolusi fisik. Belum lagi isu yang nyata-nyata separatis, yang didasari oleh hitung-hitungan ekonomi ultramodern mengenai efisiensi alokasi sumberdaya dalam suatu geopolitik arkipelagik yang sangat unik, yang diboncengi oleh angkara-murkanya kekuatan Adi Daya, membuat saudara dengan saudara tidak segan-segan saling menumpahkan darah.
Ketika kekuatan Adi Daya yang angkara-murka itu akhirnya berhasil menancapkan pengaruhnya di bumi dan air keramat Nusantara, yang motivasinya tiada lain menguras kekayaan ibu pertiwi, mereka menasihati pemimpin-pemimpin Indonesia akan pentingnya menjaga “keutuhan wilayah”. Secara geopolitik-ekonomi, ongkos eksploitasi kekayaan alam akan menjadi terlalu besar bila Indonesia dikelola oleh berbagai-bagai entitas politik. Karena itu, biar Jakarta saja yang menjadi pusat kekuasaan yang menggurita, yang mengendalikan sepenuhnya segenap wilayah kedaulatan Indonesia. Kekuatan Adi Daya itu juga menjanjikan bagian yang lumayan bagi pemerintah Indonesia dari hasil "mengelola bersama" kekayaan alam Indonesia, yang semakin lama akan semakin besar sehingga dapat dibagi merata bagi seluruh bangsa Indonesia.
Untuk sementara waktu, memang baru mereka yang berurusan langsung dengan kongsi itu yang akan menikmati hasilnya, sedangkan sebagian besar lainnya haraplah sabar menunggu sampai hasilnya cukup banyak untuk dibagi rata bagi semua. Untuk itulah mantra terpenggal bhinneka tunggal ika harus kembali dirapal, kali ini karena nasib dan taraf hidup bangsa Indonesia masih bermacam-ragam, tapi tetap harus satu juga sambil menunggu datangnya janji kemakmuran yang adil itu digenapi. Saling berkelahi hanya akan mengganggu upaya sementara saudara yang tengah berusaha memperbesar kue kemakmuran, yang kelak di kemudian hari akan dibagi-bagi itu.
Untuk mencegah agar saudara-saudaranya tidak saling berkelahi, sekelompok elit dilatih untuk merapal penggalan lainnya dari mantra itu, tan hana dharma mangrwa, yang menjadi semboyan dari Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), puncak pelatihan ideologi angkatan perang Republik Indonesia. Sesungguhnya, semua saja yang tergabung dalam angkatan perang sejak dini disugesti sebagai satu-satunya punggawa yang kesetiaannya tidak mendua pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akan tetapi, NKRI adalah konsep abstrak yang di dalamnya masih terdapat berbagai kontradiksi tak terpecahkan.
Konsep abstrak ini karena itu perlu diberi wujud, yaitu “kepemimpinan nasional” yang dahulu (harus selalu) berada di tangan “bapak pembangunan”—cara pikir yang sama sesungguhnya juga digunakan ketika “kepemimpinan nasional” masih berada di tangan “pemimpin besar revolusi”. Dengan demikian, pengertian dharma dipersempit lingkupnya menjadi hidupnya prajurit, yang tujuannya tidak boleh mendua, hanya boleh satu yaitu bersetia dan mencurahkan baktinya pada “kepemimpinan nasional”. Dalam rangka bersetia pada “kepemimpinan nasional”, sah-sah saja jika anggota-anggota angkatan perang gineung pratidina (mengkultuskan) dan hanyaken mungsu (melenyapkan musuh) pemimpin nasional, siapa pun itu, bahkan saudara-saudara sebangsa sendiri.
Tantrayana, Bhairawa, dan Lain-lain Cara Hidup Bertuhan
Dalam Pararaton memang pernah dikatakan, tiada dharma tanpa bakti pada seorang raja. Raja bagaimanapun dipahami sebagai wujud kehendak Tuhan di muka bumi. Dengan kata lain, kalau harus ada manusia yang hidupnya “paling” bertuhan, maka itu adalah Raja. Raja diharapkan memberi bentuk pada konsep ketuhanan yang abstrak, dengan sedapat-dapatnya meniru Sifat-sifat Ketuhanan, setidak-tidaknya menganugerahi siapa yang baik atau benar, dan menghukum siapa yang buruk atau salah. Raja-lah yang diharapkan menunjukkan kepada semua manusia, apa pun dan bagaimana pun cara hidupnya, bahwa Tuhan itu memang benar ada dengan segala Sifat-Nya, karena Ada-Nya Tuhan terlalu Kuat bagi manusia yang lemah—ingat kisah “pertemuan” Musa dengan Tuhan, di mana gunung luluh-lantak karena menyaksikan Ada-Nya!
Raja-lah yang diharapkan mampu “memperlembut” Kekuatan-Nya, seperti halnya di lain kesempatan “menguatkan” Kelembutan-Nya. Raja, karena itu, juga harus satu adanya, seperti halnya Tuhan Satu Ada-Nya. Semua rasul diutus sebagai satu diri, satu jiwa berjasad, meski dalam hidupnya seringkali disertai oleh orang-orang terdekat. Tetap saja ia harus mengemban sendiri tugas-tugas kerasulannya, meski kelak ia harus bertanggung-jawab setidaknya atas orang-orang yang hidup sejaman dengannya. Demikianlah kiranya kredo tiada dharma tanpa bakti pada seorang raja seharusnya dipahami.
Akan tetapi, kredo tersebut bukan merupakan esensi dari mantra tantrayana, bhairawa, bhinneka tunggal ika, tan hana dharma mangrwa. Tantrayana adalah cara hidup dan, karena itu, keyakinan kebanyakan brahmana pada jaman Majapahit. Bhairawa adalah cara hidup dan keyakinan satria, orang-orang yang diharapkan menjaga keamanan dan ketertiban hidup bersama, termasuk mengamankan masyarakat dari serangan musuh dan perusuh. Keduanya disebut secara spesifik karena memang besar tanggung-jawabnya pada hidup banyak orang, yang rata-rata “sekadar” bergantung pada belas-kasih ibu pertiwi dalam menganugerahkan perlindungan dan kekayaannya—walau pada kenyataannya sangat vital fungsinya bagi kehidupan secara keseluruhan.
Selain yang dua itu, terdapat juga cara hidup dan keyakinan yang bhinneka, karena sikap mental penduduk Nusantara yang sangat toleran pada apapun yang tidak sama dengan dirinya. Bukannya dimusuhi, cara hidup dan keyakinan yang bermacam-ragam itu dirangkul, dipahami, dimaklumi, karena pada akhirnya tiada cara hidup yang mendua ketika semua saja hidup bertuhan. Penduduk Nusantara sangat mafhum dan meresapi Sifat Tuhan yang, setidaknya, sangat toleran. Sedurhaka apapun manusia, tetap tiada putus nikmat karunia yang diberikanNya. Jika Tuhan saja begitu, mengapa manusia yang lemah ini harus berlaku sebaliknya? Jelaslah kiranya jika demikian, hidup bertuhan itulah esensi dari tantrayana, bhairawa, bhinneka tunggal ika, tan hana dharma mangrwa!
Mengembalikan kejayaan Nusantara, karena itu, tiada lain adalah kembali pada dharma, kembali pada hidup bertuhan, hidup yang ber-buddhi, ber-akhlaq, sedapat-dapatnya seperti Akhlaq-Nya. Hal ini, tentu saja, hanya dapat dicapai melalui olah diri yang sangat disiplin, dan diri yang paling nyata, paling wujud, bagi setiap manusia adalah dirinya sendiri. Mengembalikan kejayaan Nusantara hanya bisa dilakukan ketika semua anak keturunan para leluhur penghuni Nusantara, tiap-tiap dari antara mereka, tanpa terkecuali apa pun cara hidup dan mata pencaharian mereka, secara sadar melaksanakan wanti-wanti leluhurnya ini. Tanda-tanda kembalinya kejayaan Nusantara baru akan terlihat jelas jika tiap-tiap penghuni Nusantara telah menemukan kedengkian yang menyesakkan dada, ketika ia melihat saudaranya ber-buddhi, ber-akhlaq lebih baik dari dirinya, dan karena itu berusaha sekuat tenaga untuk melampauinya.
Lantas, apa hubungan ini semua dengan membangun kekuatan maritim, fasisme, dan militerisme? Bagi saya, itu semua baru benar jika disandarkan pada keyakinan bahwa apa pun akan ditempuh, meski harus membangun kekuatan maritim, melalui neraka fasisme dan militerisme, atau apa pun, untuk mengembalikan kejayaan Nusantara, agar leluhur-leluhur kita lega menyaksikan anak-cucunya menjadi mercu-suar yang menerangi dunia dengan keluhuran buddhi-nya, ketinggian akhlaq-nya. Sementara ini, ketika masih banyak orang sesak dadanya menyaksikan kebobrokan akhlaq diri sendiri, sementara tiada sesuatu pun yang diperbuatnya, bolehlah kita yakin kalau kejayaan Nusantara masih belum akan kembali dalam waktu dekat.
Pertama, penjelasan Sultan Jogja, Hamengkubuwono X kepada Surat Kabar Kompas mengenai bagaimana ia akan memimpin Indonesia kelak jika ia terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Kedua, pertanyaan Dik Witri mengenai mengapa saya begitu terobsesi pada “Mengembalikan Kejayaan Nusantara”. Ketiga, ulasan Robertus Robet, juga dimuat oleh Kompas, mengenai buku Orang dan Partai Nazi di Indonesia: Kaum Pergerakan Menyambut Fasisme karya Wilson, terbitan Komunitas Bambu, Depok, 2008. Ketiga penggangu benak ini saya susun secara kronologis, meski tidak mungkin diulas sedemikian.
Sultan Jogja, ketika harus memberikan jawaban ringkas dan spontan terhadap pertanyaan apa yang akan dilakukannya jika memimpin Indonesia, menyatakan bahwa beliau akan menggunakan Bhinneka Tunggal Ika sebagai strategi, dan bukan sekedar simbol seperti yang dikehendaki oleh UUD 1945 hasil amandemen. Menurut beliau, jika sekadar simbol, maka bila terjadi konflik didiamkan saja. Padahal, seharusnya konsep itu menjadi strategi untuk mengintegrasikan berbagai suku bangsa menjadi satu bangsa. Untuk kepentingan itu, maka cara pandang “kontinental” harus diubah menjadi “maritim” agar keutuhan wilayah tetap terjaga.
Dengan demikian, jelas Sultan Jogja merujuk pada idealisasi konsep Nusantara yang sering diasosiasikan dengan era Majapahit. Pertanyaannya kini, tafsir macam mana yang akan digunakan oleh beliau untuk menjadikan “simbol” itu suatu strategi? Kalimat lengkap yang mengandung frasa “simbol” itu dalam Sutasoma adalah “Tantrayana, bhairawa, bhinneka tunggal ika, tan hana dharma mangrwa,” yang terjemahan sangat bebasnya adalah: apapun agama/ keyakinan (atau cara hidup)-nya yang bermacam-macam itu, tetap satu juga, (karena) tidak ada dharma yang mendua.”
Bhinneka Tunggal Ika
Dharma adalah sebuah konsep yang rumit, yang mungkin lebih mudah dijelaskan oleh moral Buddhis yang pada dasarnya menolak berbicara mengenai Tuhan, karena buat apa lagi yang sudah pasti itu masih juga dibicarakan. Buddhisme menerima “hidup bertuhan” sebagai sesuatu yang memang sudah seharusnya, tidak ada alternatif lain. Itulah sebabnya sistem religi yang satu ini lebih tampak sebagai ajaran moral (akhlaq/ buddhi), dan cenderung miskin segi-segi mistik-teologis. Bagi Buddhisme, yang lebih penting adalah bagaimana caranya menjalani “hidup bertuhan” itu.
Ketika seluruh alam ciptaan ini merupakan pengejawantahan dari Sifat-sifat Ketuhanan, maka meski dapat (dan harus!) dibedakan sangat tegas, membedakan Tuhan dengan “hidup bertuhan” bagi manusia menjadi tidak begitu penting—bahkan dalam banyak kasus justru berbahaya bagi manusia itu sendiri. Larangan untuk membaca Weda bagi Sudra, karena itu, menjadi dapat dipahami, karena Sudra “bertuhan” melalui hubungannya dengan bumi, mengolahnya sehingga Tuhan melalui bumi menganugerahkan kasih-sayang dan kekayaannya. Brahmana, di lain pihak, “bertuhan” dengan cara menekuni Sifat-sifat Ketuhanan, antara lain dengan membaca dan mendiskusikan Weda.
Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa Dharma tiada lain adalah hidup bertuhan, dan sampai pada jangkauan yang sejauh-jauhnya, Tuhan itu sendiri. Jika pengertian tentang Dharma ini yang digunakan dalam selarik dari Sutasoma tadi, maka jelaslah sang penggubah membicarakan sesuatu yang sangat transenden. Saya memberanikan diri berspekulasi, itulah sesungguhnya cara orang Jawa mengungkapkan pemahamannya tentang ketauhidan atau monoteisme. Menarik jika dibandingkan dengan cara orang Arab mengungkapkan hal yang sama, Laa ilaaha illa Allah, tiada sebab kecuali Sebab. Kedua ungkapan itu sama-sama menggunakan negasi, hanya saja yang satu lebih menekankan pada hasil (Arab) sedangkan yang lainnya pada proses (Jawa).
Orang Jawa pun memiliki ungkapan ketauhidan yang menekankan pada hasil, yaitu sangkan paraning dumadi (asal dan tujuan kejadian), seperti halnya beribu-ribu larik dalam Qur’an berbicara mengenai proses hidup bertuhan. Seperti halnya banyak surat dan ayat dalam Qur’an, selarik dari Sutasoma itu setelah berabad-abad berubah menjadi semacam mantra yang kebanyakan orang sudah tidak tahu lagi khasiatnya. Orang hanya tahu, itu mantra, itu kalimat at-thayyibat. Orang merapalnya untuk berbagai-bagai keperluan, yang tidak jarang satu sama lain saling bertentangan.
Tersebutlah setelah berabad-abad lamanya, dalam suatu kesempatan kekosongan kekuasaan menurut hukum antarbangsa akibat berakhirnya Perang Pasifik pada 1945, mantra sakti itu dirapal lagi. Singkat cerita, terjadilah sinkretisasi mantra tersebut dengan kebutuhan pragmatis membenarkan klaim kedaulatan atas seluruh Hindia Belanda. Akhirnya, “yang bermacam-macam” bukan lagi “cara hidup” (way of life), tetapi lebih pada entitas-entitas politik tradisional dan historis berupa berbagai kerajaan kecil-kecil, baik yang masih “berdaulat” maupun tidak, di sekujur bekas Hindia Belanda.
Pemahaman ini kemudian diperluas ke arah pengertian “suku bangsa” (ethnicity), sebagai bentuk kompromi atau akomodasi terhadap entitas-entitas politik tradisional dan historis tersebut dalam konteks modern, bahkan juga agama dalam pengertian sistem-sistem religi dominan di dunia, yang kenyataannya memang telah berurat-akar di bekas Hindia Belanda itu. Semua ini dilakukan dalam rangka membenarkan keberadaan sebuah bangsa baru yang akan diberi nama “Indonesia”, yang akhirnya disepakati sebagai semua orang yang lahir dan tinggal di bekas Hindia Belanda itu. Untuk kepentingan ini, kata-kata “tantrayana, bhairawa…” dan “tan hana dharma mangrwa” menjadi tidak banyak berguna dan karena itu boleh dipenggal saja.
Tan Hana Dharma Mangrwa
Kenyataannya, mantra terpenggal “bhinneka tunggal ika” itu ketika dirapal mendorong manusia Indonesia untuk menumpahkan darah sesama manusia Indonesia. Kenyataannya, kompromi dan sinkretisme antara "bangsa Indonesia adalah semua bekas kawula Kerajaan Belanda di Hindia Belanda" dan "bangsa Indonesia adalah pengejawantahan bhinneka tunggal ika” tidak berjalan semulus yang dibayangkan, bahkan justru membawa tulah. Sedikit saja salah pengertian menggoda orang untuk mempertanyakan sampai menantang keabsahan komitmen kebangsaan yang rapuh dan kontradiktif itu. Sekadar perbedaan pendapat mengenai harus dipatuhi atau tidaknya kesepakatan Renville antara Divisi Siliwangi dan Laskar Hizbullah menjalar menjadi isu “separatis” berdalih agama.
Isu yang sama juga terpicu oleh beragam alasan, dari mulai tidak jelasnya komitmen pemerintah pusat mengenai pengukuhan status “istimewa” bagi suatu daerah tertentu dalam hal pelaksanaan Syariat Islam, sampai kebijakan pemerintah untuk mereorganisasi angkatan perang paska revolusi fisik. Belum lagi isu yang nyata-nyata separatis, yang didasari oleh hitung-hitungan ekonomi ultramodern mengenai efisiensi alokasi sumberdaya dalam suatu geopolitik arkipelagik yang sangat unik, yang diboncengi oleh angkara-murkanya kekuatan Adi Daya, membuat saudara dengan saudara tidak segan-segan saling menumpahkan darah.
Ketika kekuatan Adi Daya yang angkara-murka itu akhirnya berhasil menancapkan pengaruhnya di bumi dan air keramat Nusantara, yang motivasinya tiada lain menguras kekayaan ibu pertiwi, mereka menasihati pemimpin-pemimpin Indonesia akan pentingnya menjaga “keutuhan wilayah”. Secara geopolitik-ekonomi, ongkos eksploitasi kekayaan alam akan menjadi terlalu besar bila Indonesia dikelola oleh berbagai-bagai entitas politik. Karena itu, biar Jakarta saja yang menjadi pusat kekuasaan yang menggurita, yang mengendalikan sepenuhnya segenap wilayah kedaulatan Indonesia. Kekuatan Adi Daya itu juga menjanjikan bagian yang lumayan bagi pemerintah Indonesia dari hasil "mengelola bersama" kekayaan alam Indonesia, yang semakin lama akan semakin besar sehingga dapat dibagi merata bagi seluruh bangsa Indonesia.
Untuk sementara waktu, memang baru mereka yang berurusan langsung dengan kongsi itu yang akan menikmati hasilnya, sedangkan sebagian besar lainnya haraplah sabar menunggu sampai hasilnya cukup banyak untuk dibagi rata bagi semua. Untuk itulah mantra terpenggal bhinneka tunggal ika harus kembali dirapal, kali ini karena nasib dan taraf hidup bangsa Indonesia masih bermacam-ragam, tapi tetap harus satu juga sambil menunggu datangnya janji kemakmuran yang adil itu digenapi. Saling berkelahi hanya akan mengganggu upaya sementara saudara yang tengah berusaha memperbesar kue kemakmuran, yang kelak di kemudian hari akan dibagi-bagi itu.
Untuk mencegah agar saudara-saudaranya tidak saling berkelahi, sekelompok elit dilatih untuk merapal penggalan lainnya dari mantra itu, tan hana dharma mangrwa, yang menjadi semboyan dari Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), puncak pelatihan ideologi angkatan perang Republik Indonesia. Sesungguhnya, semua saja yang tergabung dalam angkatan perang sejak dini disugesti sebagai satu-satunya punggawa yang kesetiaannya tidak mendua pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akan tetapi, NKRI adalah konsep abstrak yang di dalamnya masih terdapat berbagai kontradiksi tak terpecahkan.
Konsep abstrak ini karena itu perlu diberi wujud, yaitu “kepemimpinan nasional” yang dahulu (harus selalu) berada di tangan “bapak pembangunan”—cara pikir yang sama sesungguhnya juga digunakan ketika “kepemimpinan nasional” masih berada di tangan “pemimpin besar revolusi”. Dengan demikian, pengertian dharma dipersempit lingkupnya menjadi hidupnya prajurit, yang tujuannya tidak boleh mendua, hanya boleh satu yaitu bersetia dan mencurahkan baktinya pada “kepemimpinan nasional”. Dalam rangka bersetia pada “kepemimpinan nasional”, sah-sah saja jika anggota-anggota angkatan perang gineung pratidina (mengkultuskan) dan hanyaken mungsu (melenyapkan musuh) pemimpin nasional, siapa pun itu, bahkan saudara-saudara sebangsa sendiri.
Tantrayana, Bhairawa, dan Lain-lain Cara Hidup Bertuhan
Dalam Pararaton memang pernah dikatakan, tiada dharma tanpa bakti pada seorang raja. Raja bagaimanapun dipahami sebagai wujud kehendak Tuhan di muka bumi. Dengan kata lain, kalau harus ada manusia yang hidupnya “paling” bertuhan, maka itu adalah Raja. Raja diharapkan memberi bentuk pada konsep ketuhanan yang abstrak, dengan sedapat-dapatnya meniru Sifat-sifat Ketuhanan, setidak-tidaknya menganugerahi siapa yang baik atau benar, dan menghukum siapa yang buruk atau salah. Raja-lah yang diharapkan menunjukkan kepada semua manusia, apa pun dan bagaimana pun cara hidupnya, bahwa Tuhan itu memang benar ada dengan segala Sifat-Nya, karena Ada-Nya Tuhan terlalu Kuat bagi manusia yang lemah—ingat kisah “pertemuan” Musa dengan Tuhan, di mana gunung luluh-lantak karena menyaksikan Ada-Nya!
Raja-lah yang diharapkan mampu “memperlembut” Kekuatan-Nya, seperti halnya di lain kesempatan “menguatkan” Kelembutan-Nya. Raja, karena itu, juga harus satu adanya, seperti halnya Tuhan Satu Ada-Nya. Semua rasul diutus sebagai satu diri, satu jiwa berjasad, meski dalam hidupnya seringkali disertai oleh orang-orang terdekat. Tetap saja ia harus mengemban sendiri tugas-tugas kerasulannya, meski kelak ia harus bertanggung-jawab setidaknya atas orang-orang yang hidup sejaman dengannya. Demikianlah kiranya kredo tiada dharma tanpa bakti pada seorang raja seharusnya dipahami.
Akan tetapi, kredo tersebut bukan merupakan esensi dari mantra tantrayana, bhairawa, bhinneka tunggal ika, tan hana dharma mangrwa. Tantrayana adalah cara hidup dan, karena itu, keyakinan kebanyakan brahmana pada jaman Majapahit. Bhairawa adalah cara hidup dan keyakinan satria, orang-orang yang diharapkan menjaga keamanan dan ketertiban hidup bersama, termasuk mengamankan masyarakat dari serangan musuh dan perusuh. Keduanya disebut secara spesifik karena memang besar tanggung-jawabnya pada hidup banyak orang, yang rata-rata “sekadar” bergantung pada belas-kasih ibu pertiwi dalam menganugerahkan perlindungan dan kekayaannya—walau pada kenyataannya sangat vital fungsinya bagi kehidupan secara keseluruhan.
Selain yang dua itu, terdapat juga cara hidup dan keyakinan yang bhinneka, karena sikap mental penduduk Nusantara yang sangat toleran pada apapun yang tidak sama dengan dirinya. Bukannya dimusuhi, cara hidup dan keyakinan yang bermacam-ragam itu dirangkul, dipahami, dimaklumi, karena pada akhirnya tiada cara hidup yang mendua ketika semua saja hidup bertuhan. Penduduk Nusantara sangat mafhum dan meresapi Sifat Tuhan yang, setidaknya, sangat toleran. Sedurhaka apapun manusia, tetap tiada putus nikmat karunia yang diberikanNya. Jika Tuhan saja begitu, mengapa manusia yang lemah ini harus berlaku sebaliknya? Jelaslah kiranya jika demikian, hidup bertuhan itulah esensi dari tantrayana, bhairawa, bhinneka tunggal ika, tan hana dharma mangrwa!
Mengembalikan kejayaan Nusantara, karena itu, tiada lain adalah kembali pada dharma, kembali pada hidup bertuhan, hidup yang ber-buddhi, ber-akhlaq, sedapat-dapatnya seperti Akhlaq-Nya. Hal ini, tentu saja, hanya dapat dicapai melalui olah diri yang sangat disiplin, dan diri yang paling nyata, paling wujud, bagi setiap manusia adalah dirinya sendiri. Mengembalikan kejayaan Nusantara hanya bisa dilakukan ketika semua anak keturunan para leluhur penghuni Nusantara, tiap-tiap dari antara mereka, tanpa terkecuali apa pun cara hidup dan mata pencaharian mereka, secara sadar melaksanakan wanti-wanti leluhurnya ini. Tanda-tanda kembalinya kejayaan Nusantara baru akan terlihat jelas jika tiap-tiap penghuni Nusantara telah menemukan kedengkian yang menyesakkan dada, ketika ia melihat saudaranya ber-buddhi, ber-akhlaq lebih baik dari dirinya, dan karena itu berusaha sekuat tenaga untuk melampauinya.
Lantas, apa hubungan ini semua dengan membangun kekuatan maritim, fasisme, dan militerisme? Bagi saya, itu semua baru benar jika disandarkan pada keyakinan bahwa apa pun akan ditempuh, meski harus membangun kekuatan maritim, melalui neraka fasisme dan militerisme, atau apa pun, untuk mengembalikan kejayaan Nusantara, agar leluhur-leluhur kita lega menyaksikan anak-cucunya menjadi mercu-suar yang menerangi dunia dengan keluhuran buddhi-nya, ketinggian akhlaq-nya. Sementara ini, ketika masih banyak orang sesak dadanya menyaksikan kebobrokan akhlaq diri sendiri, sementara tiada sesuatu pun yang diperbuatnya, bolehlah kita yakin kalau kejayaan Nusantara masih belum akan kembali dalam waktu dekat.
2 comments:
karena juga bosen dan ga selesaiselesai memahami kelsen dan temantemannya maka gw putuskan untuk sedikit jalan2..trus mampir deh ke blog lo ini...karena dah mampir, gw ikutan comment boleh kan mas...
sebenernya konsep "kejayaan nusantara" yg seperti apa siy mas yg dirujuk sri sultan itu? dan cita "kejayaan nusantara" sperti apa juga yg mas bono rujuk disini??
kyaknya siy gw salah inget jadi harap di betulkan (pengetahuan sejarah gw kyknya agak terkontaminasi fiksi yg jadi bumbu buku gajahmada niy)...
nusantara yg jadi konsepnya gajahmada dalam sumpahnya itu bukankah justru nusantara yg dihasilkan dari ambisinya yg akhirnya ditafsirkan sebagai legitimasi bellum yg terjadi pada masa itu...??
nasionalisme mutlak yg di anut gajahmada --yg sayangnya hasilnya tidak seindah yg di cita2kan-- memang seharusnya juga jadi inspirasi kejayaan NKRI. tapi apakah konsep yg ada di sel kelabu gajahmada masa itu validitasnya masih mutlak dengan Indonesia saat ini (yg bukan hanya nama resmi negara kita itu)???
kutipan: Mengembalikan kejayaan Nusantara hanya bisa dilakukan ketika semua anak keturunan para leluhur penghuni Nusantara, tiap-tiap dari antara mereka, tanpa terkecuali apa pun cara hidup dan mata pencaharian mereka, secara sadar melaksanakan wanti-wanti leluhurnya ini.
klo konsep dari kutipan diatas bisa di aplikasikan...waaaahhh kejayaan NKRI bisa lebih dari kejayaan nusantaranya gajahmada deh kyknya...
tapi sayangnya gw sering liat dan denger banyak manusia Indonesia yg mengecilkan/menyepelekan/meragukan kemampuan bangsanya..
padahal mnurut gw sedikit aja kalimat negatif (eg: yaah namanya juga Indonesia..mana bisa.....) itu keluar itu kan artinya jadi doa jelek mreka atas negara mreka sendiri...(just like my mom suka bilang : 'klo anak bandel jangan di bilang bandel, tapi harus di kasi contoh yg ga bandel seperti apa..nanti dia jadi bandel beneran karena itu jadi doa kita')
walah kok jadi panjang..sori niy mas klo comment gw jadi debu ga penting di tulisan lo yg ok itu
Gajah Mada "hanya" seorang prajurit, Ni. Sri Ratu Tribhuwana-lah "mastermind"-nya.
Sebagaimana semua ciptaan yang berjiwa dan berjasad, jiwa Nusantara adalah tan hana dharma mangrwa (tauhid/monoteisme), sementara jasadnya adalah kesatuan geopolitik kepulauan Nusantara.
Kebanyakan orang hanya berbicara tentang jasad Nusantara, padahal jasad tanpa jiwa 'kan sama dengan bangkai. Semua saja yang mengusahakan Nusantara jasadnya saja, akan mendapat setumpuk bangkai.
Klo aku siy, terserah deh orang mo ngata-ngatain Indonesia, asal jangan Nusantara hehehe...
Post a Comment